MBG: “Antara Kebutuhan Gizi dan Prioritas Anggaran !?”

OPINI AGUSTUS 2026

MBG: Antara Kebutuhan Gizi dan Prioritas Anggaran

GLOBAL INVESTIGASI NEWS.my.id

MANDailing NATAL — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian luas masyarakat. Tujuannya sangat baik, yakni meningkatkan asupan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Namun, ketika program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, masyarakat tentu memiliki hak untuk bertanya: sudah tepatkah prioritas anggaran tersebut dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat?

Pertanyaan itu bukan berarti menolak niat baik pemerintah. Justru sebaliknya, kritik dan evaluasi diperlukan agar setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rp335 Triliun, Kemudian Menjadi Rp268 Triliun

Dalam pembahasan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program MBG. Angka yang semula disebut mencapai sekitar Rp335 triliun, kemudian pada Mei 2026 pagunya menjadi sekitar Rp268 triliun setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan data pemerintah yang dikutip dalam berbagai laporan, hingga 30 April 2026 realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai sekitar Rp75 triliun, dengan penerima manfaat mencapai puluhan juta orang melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Angka tersebut tentu bukan angka kecil.

Karena itu, sangat wajar apabila masyarakat mempertanyakan bagaimana efektivitas, efisiensi, transparansi, serta pengawasan program tersebut.

Apakah anggaran sebesar itu sudah menjadi bentuk kebutuhan yang paling mendesak bagi seluruh masyarakat di setiap daerah?

Kalau Tujuannya Membantu Anak, Jangan Hanya Bicara Makanan

Tidak ada yang membantah bahwa anak-anak membutuhkan makanan bergizi.

Namun, kebutuhan anak tidak berhenti pada makanan.

Mereka juga membutuhkan ruang kelas yang layak, toilet sekolah, perpustakaan, laboratorium, buku, seragam, sepatu, tas, alat tulis, akses transportasi, hingga tenaga pendidik yang berkualitas.

Di sejumlah daerah, masih terdapat sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dan fasilitas dasar. Bahkan tidak sedikit keluarga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Maka, ketika negara memiliki kemampuan fiskal yang besar, pemerintah semestinya terus membuka ruang evaluasi mengenai skala prioritas pembangunan.

Bukan mempertentangkan MBG dengan pendidikan, melainkan mencari titik keseimbangan agar anak Indonesia memperoleh gizi yang baik sekaligus pendidikan yang berkualitas.

Jangan Sampai Niat Baik Menghasilkan Masalah Baru

Program sebesar MBG juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.

Setiap laporan mengenai persoalan kualitas makanan, distribusi, maupun dugaan keracunan di sejumlah daerah harus menjadi bahan evaluasi serius.

Makanan yang diberikan kepada anak-anak wajib memenuhi standar keamanan pangan. Sebab, satu kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi dapat berdampak kepada banyak penerima manfaat.

Gizi memang penting, tetapi keamanan makanan tidak boleh ditawar.

Apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar, pemerintah harus bertindak cepat, transparan, dan memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Jika Ingin Membantu Siswa, Ada Banyak Jalan

Peningkatan kualitas hidup anak dan siswa sebenarnya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan.

Dukungan anggaran dapat diarahkan, antara lain, untuk:

pembangunan dan rehabilitasi sekolah;
perlengkapan belajar bagi siswa kurang mampu;
seragam, sepatu, dan alat tulis;
buku dan fasilitas perpustakaan;
peningkatan kualitas guru;
beasiswa;
transportasi siswa di daerah terpencil;
sanitasi dan air bersih sekolah;
serta penguatan akses pendidikan hingga perguruan tinggi.

Anggaran pendidikan nasional 2026 juga berada pada angka yang sangat besar. Karena itu, perdebatan publik semestinya tidak diarahkan pada pilihan “MBG atau pendidikan”, melainkan bagaimana keseluruhan anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Indonesia.

Rakyat Tidak Menolak Kebaikan, Rakyat Hanya Ingin Kepastian

Ketika muncul masyarakat yang mempertanyakan bahkan mengkritisi pelaksanaan MBG, pemerintah sebaiknya tidak buru-buru menganggap suara tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

Bisa jadi masyarakat justru sedang menyampaikan pesan sederhana:

«“Kami bukan menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Kami hanya ingin memastikan uang negara digunakan dengan cara yang paling tepat.”»

Karena itu, transparansi menjadi sangat penting.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran MBG dikelola, mulai dari biaya satu porsi makanan, biaya distribusi, biaya operasional dapur, mekanisme pengadaan, pemasok bahan makanan, standar kualitas, hingga sistem pengawasan.

Pertanyaan yang paling penting adalah:

Berapa besar manfaat nyata yang diterima rakyat dari setiap rupiah yang dibelanjakan?

Kembali kepada Pertanyaan Dasar

Program pemerintah seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Ukuran utama sebuah program adalah dampaknya terhadap masyarakat.

MBG dapat terus dilaksanakan, tetapi harus disertai evaluasi secara berkala.

Jika ditemukan pemborosan, perbaiki.

Jika ditemukan kebocoran, tutup.

Jika terdapat makanan yang tidak layak konsumsi, hentikan dan tindak sesuai ketentuan.

Jika terdapat daerah yang memiliki kebutuhan pendidikan dan fasilitas dasar yang jauh lebih mendesak, pemerintah juga harus memiliki keberanian untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Sebab, program yang baik bukanlah program yang memiliki anggaran paling besar.

Program yang baik adalah program yang manfaatnya paling nyata dirasakan rakyat.

Pada akhirnya, pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana:

“MBG ini KEPENTINGAN atau KEBUTUHAN?”

Jika memang merupakan kebutuhan rakyat, maka tugas pemerintah, pelaksana, dan seluruh pemangku kepentingan adalah memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran, aman, transparan, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena uang yang digunakan adalah uang negara—dan uang negara pada hakikatnya adalah amanah rakyat.

Ka. Biro Mandailing Natal (MO)
GLOBAL INVESTIGASI NEWS