INDRAGIRI HILIR – GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Polemik mencuat di tengah pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Junjangan pada ruas Sungai Raya–Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Masyarakat mengeluhkan tarif penyeberangan alternatif menggunakan pompong atau pocai yang dipatok sebesar Rp10.000 untuk satu kali penyeberangan.
Tarif tersebut dinilai memberatkan warga, terutama masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalur sungai untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan Jembatan Sungai Junjangan memiliki nilai kontrak sebesar Rp11.491.694.967, bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Extrakarya Ubersukses selaku kontraktor pelaksana, dengan PT. Raissa Gemilang sebagai konsultan pengawas. Masa pelaksanaan pekerjaan tercatat selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal kontrak 31 Juli 2026.
Selama proses pembangunan berlangsung, akses jembatan lama dibongkar sehingga masyarakat harus menggunakan jasa penyeberangan air sebagai jalur alternatif.
DUGAAN PENOLAKAN KOMPENSASI JADI PERSOALAN
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pihak perusahaan pelaksana proyek dikabarkan telah berupaya memberikan dana kompensasi sebesar Rp2.000.000 per bulan untuk membantu meringankan biaya operasional maupun kebutuhan akses penyeberangan masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Namun, muncul informasi bahwa Hariadi selaku Kepala Desa setempat diduga menolak menerima dana kompensasi tersebut. Sebagai alternatif, layanan penyeberangan pocai tetap dioperasikan dengan tarif Rp10.000 untuk setiap kali lintas.
Informasi mengenai penawaran dan dugaan penolakan kompensasi tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak perusahaan pelaksana maupun Kepala Desa Hariadi guna memperoleh penjelasan yang utuh mengenai alasan dan mekanisme pengelolaannya.
WARGA BERHARAP ADA SOLUSI, BUKAN BEBAN TAMBAHAN
Kebijakan tarif penyeberangan Rp10.000 sekali lintas menuai keberatan masyarakat. Pasalnya, bagi warga yang harus menyeberang beberapa kali dalam sehari, biaya yang dikeluarkan dapat menjadi beban tambahan bagi perekonomian keluarga.
Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah daerah tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi warga yang terdampak selama proses pengerjaan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP), diminta segera turun tangan melakukan evaluasi dan mediasi antara kontraktor pelaksana, pemerintah desa, serta masyarakat.
Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme kompensasi, pengelolaan jasa penyeberangan, dan penetapan tarif yang wajar serta tidak memberatkan masyarakat.
Masyarakat membutuhkan pembangunan jembatan yang bermanfaat, bukan tambahan beban biaya selama proyek berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Kepala Desa Hariadi dan pihak perusahaan pelaksana terkait persoalan kompensasi serta penetapan tarif penyeberangan masih perlu dimintakan. GLOBAL INVESTIGASI NEWS membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(SW-TM)
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
Rekomendasi SEO
- Judul SEO: Tarif Penyeberangan Rp10 Ribu di Proyek Jembatan Sungai Junjangan Dikeluhkan Warga
- Slug:
tarif-penyeberangan-jembatan-sungai-junjangan-dikeluhkan-warga - Kata kunci: Jembatan Sungai Junjangan, tarif penyeberangan Rp10.000, Hariadi Kepala Desa, proyek APBD Indragiri Hilir.
- Kategori: Infrastruktur / Pemerintahan / Investigasi.






