BANDUNG, JAWA BARAT — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, Tantriani Dewi Martadinata, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (14/9/2026).
Rapat Paripurna membahas Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Tantriani menegaskan, dukungan terhadap program pemerintah daerah harus disertai dengan perhatian terhadap skala prioritas. Menurutnya, program yang masuk dalam APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
«“Partai Demokrat tentunya mendukung program pemerintah, tetapi skala prioritas harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. Program yang dijalankan harus bermuara pada kemaslahatan rakyat,” ujar Tantriani.»
Menurut Tantriani, APBD tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan besaran anggaran. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, serta program yang tepat sasaran.
Karena itu, proses pembahasan APBD 2027 di DPRD Kabupaten Bandung diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki orientasi yang kuat terhadap kepentingan publik.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Program prioritas harus jelas manfaatnya dan dapat dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan posisi Fraksi Partai Demokrat dalam mengawal pembahasan kebijakan anggaran secara konstruktif. DPRD memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu perhatian penting. Masyarakat tentu berharap APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD 2027 bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari proses menentukan arah pembangunan Kabupaten Bandung ke depan.
Sorotan publik pun tertuju pada bagaimana seluruh program prioritas tersebut nantinya diwujudkan secara tepat sasaran, transparan, efektif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstruktif dalam mengawal kebijakan daerah agar kepentingan rakyat tetap menjadi pertimbangan utama.
Narasumber: DPRD Kabupaten Bandung — Fraksi Partai Demokrat, Tantriani Dewi Martadinata.
About the Author
