HALSEL // Global Investigasi News – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara maupun Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Selatan diminta untuk tidak membatasi kerja-kerja wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan maupun saat mengawal proses administrasi di lingkungan perkantoran 11/11/2026
Keterbukaan informasi dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apalagi jika berkaitan dengan persoalan pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.
Wartawan dan LSM memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, ruang pengawasan tidak boleh dipersempit, selama dilakukan secara profesional, sesuai aturan, serta tidak mengganggu pelayanan maupun pekerjaan petugas.
Persoalan ganti rugi lahan merupakan hal yang sangat sensitif karena menyangkut hak masyarakat. Berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius antara lain dugaan kesalahan pembayaran, ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan dasar penilaian yang berlaku, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, hingga kemungkinan adanya perbedaan data antara administrasi dan kondisi riil di lapangan.
Oleh sebab itu, seluruh proses harus dilakukan secara terbuka, mulai dari pendataan pemilik lahan, verifikasi dokumen, pengukuran, penetapan nilai ganti rugi, hingga realisasi pembayaran. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai dasar perhitungan dan mekanisme pembayaran atas tanah mereka.
Selain itu, Dinas Perkim di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta agar mengutamakan pelayanan administrasi di kantor resmi pemerintahan. Apabila diperlukan pemeriksaan langsung, kegiatan dapat dilakukan di lapangan dengan prosedur yang jelas dan dapat diketahui pihak-pihak berkepentingan.
Praktik pertemuan atau pembahasan administrasi di hotel maupun penginapan, terutama jika melibatkan pemilik lahan dalam urusan pembayaran ganti rugi, perlu dihindari apabila tidak memiliki dasar dan alasan kedinasan yang jelas. Sebab, pola pertemuan semacam itu berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan proses administrasi.
Bukan berarti setiap pertemuan di luar kantor merupakan pelanggaran, tetapi pemerintah harus mampu menjelaskan tujuan, dasar pelaksanaan, serta hasil dari setiap pertemuan yang berkaitan dengan kepentingan dan hak masyarakat.
Wartawan dan LSM juga meminta agar tidak dipersulit ketika hendak meminta informasi publik, melakukan konfirmasi kepada pejabat terkait, ataupun mengawal proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku. Jika terdapat dokumen yang dikecualikan, pemerintah dapat menjelaskan dasar pengecualiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah harus memahami bahwa transparansi bukan ancaman bagi aparatur, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semakin terbuka sebuah proses pemerintahan, semakin besar pula peluang untuk mencegah kesalahpahaman, penyimpangan administrasi, dan persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Karena itu, Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara dan Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan memberikan ruang pengawasan yang proporsional kepada wartawan, LSM, serta masyarakat.
Jangan sampai hak masyarakat atas tanah dan ganti rugi justru menjadi persoalan akibat tertutupnya informasi dan lemahnya pengawasan.
Pada akhirnya, setiap rupiah anggaran dan setiap keputusan terkait pembayaran ganti rugi lahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah wajib terbuka, masyarakat berhak mengetahui, sementara wartawan dan LSM harus diberikan ruang menjalankan fungsi kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)






