BANDUNG, JAWA BARAT — Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat harus memastikan setiap program dan anggaran pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat, H. Saeful Bachri, S.H., M.AP., saat menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya, termasuk Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (5/10/2026).

Saeful menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan menengah, khususnya ketersediaan SMA Negeri dan SMK Negeri di setiap wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
«“Pendidikan merupakan salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan. Masyarakat seluas-luasnya harus mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan,” ujar Saeful.»
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membangun sarana pendidikan, tetapi juga harus menjamin mutu, daya tampung, tenaga pendidik, dan akses yang adil bagi masyarakat.
Ia menegaskan SMA dan SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi Jawa Barat, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
«“Pendidikan itu proses, bukan sesuatu yang instan. Kalau kita ingin membangun generasi berkualitas dan menyiapkan calon pemimpin masa depan, investasi pendidikan harus dilakukan sejak sekarang,” tegasnya.»
Selain pendidikan, Saeful mendorong penguatan kebijakan perlindungan lingkungan. Persoalan sampah, pencemaran, lahan pertanian, permukiman, dan keberlanjutan sumber daya alam harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan harus menyentuh kepentingan rakyat. Program pemerintah jangan hanya berjalan secara administratif, tetapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Saeful menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan dan anggaran pembangunan berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Redaksi







