Proses pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas pemerintahan harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada hak masyarakat yang diabaikan, apalagi tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan ganti rugi 11/11/2026
Dalam proses pembebasan lahan, seluruh tanaman yang berada di dalam kebun masyarakat wajib menjadi bagian dari objek penilaian. Baik tanaman produktif maupun tidak produktif, berukuran kecil maupun besar, semuanya harus didata dan diperhitungkan sesuai jenis, kondisi, umur, serta nilai ekonomisnya. Tentunya, besaran harga setiap tanaman dapat berbeda berdasarkan hasil penilaian yang objektif dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah tidak boleh hanya menghitung luas tanah, kemudian mengabaikan tanaman yang selama bertahun-tahun tumbuh dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat. Sebab, tanaman yang ada di dalam kebun, baik ditanam sendiri maupun tumbuh secara alami, tetap memiliki nilai dan manfaat bagi pemilik lahan.
Bahkan, dari hasil kebun itulah banyak keluarga mampu membiayai kebutuhan hidup, menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi, bahkan berhasil meraih gelar sarjana. Karena itu, jangan sampai ketika lahan masyarakat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan, hak-hak pemiliknya justru dipandang sebelah mata.
Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan diminta melakukan pengawalan terkait data administrasi terhadap seluruh staf maupun instansi teknis yang terlibat dalam proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi. Pastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, tidak ada permainan data, tidak ada pengurangan objek penilaian, serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian maupun kesengajaan oknum tertentu.
Apalagi, beberapa waktu lalu Dinas Perkim Provinsi dan Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Selatan telah turun langsung melakukan pengecekan terhadap tiga kebun warga yang akan diproses pembayaran ganti ruginya untuk kepentingan pembangunan atau pengembangan kawasan Bandara oesman sadik. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh objek tanah dan tanaman di atasnya benar-benar didata secara menyeluruh.
Seluruh proses administrasi, mulai dari pendataan, pengukuran, inventarisasi tanaman, penilaian harga hingga hasil pemeriksaan lapangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu ikut mengawal proses tersebut, baik keluarga pemilik lahan maupun warga lainnya, agar tidak muncul kecurigaan dan persoalan di kemudian hari.
Wartawan juga harus diberikan ruang untuk menjalankan tugas jurnalistiknya. Jangan sampai wartawan diperbolehkan mengikuti pengecekan di lapangan, tetapi ketika memasuki agenda pertemuan yang membahas hasil pendataan dan pemeriksaan lapangan, justru dibatasi dan hanya pihak keluarga tertentu yang diperbolehkan hadir.
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya harus ditutup-tutupi? Jika seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan dan tidak ada persoalan, mengapa transparansi justru menjadi sesuatu yang sulit diberikan?






