Sulsel
Barruglibalinvestigasinews.my.id.
Rapat forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/26)
Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari BBM, listrik, air bersih, karhutla, LPG 3 kilogram hingga ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dibahas dalam forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru.
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah dan unsur lintas sektor untuk melihat dan mendengar langsung kondisi yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan setiap persoalan memiliki solusi dan tindak lanjut yang jelas.
Bupati Andi Ina menegaskan, pembahasan lintas sektor tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi harus berujung pada langkah bersama agar berbagai kondisi yang berkembang tidak menimbulkan keresahan.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan BBM. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Barru. Penyaluran harian mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU, dengan tambahan pasokan 15–20 persen dari kondisi normal.
Tingginya kebutuhan BBM juga dipengaruhi posisi Barru di jalur Trans Sulawesi yang melayani kendaraan masyarakat dan logistik. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang bergantung pada BBM untuk aktivitas melaut, harus tetap terjamin.
Karena itu, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta distribusi dan pengawasan diperkuat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan. Antrean kendaraan, khususnya di SPBU Bojo yang banyak digunakan kendaraan truk, juga perlu ditata agar tidak mengganggu keselamatan dan arus lalu lintas.
Bupati meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan memperoleh BBM. Ia bahkan menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila persoalan pelayanan ditemukan berada pada pengelolaan SPBU.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.
Andi Ina juga mengingatkan bahwa surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dipungut biaya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Persoalan energi kemudian berlanjut pada sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan, pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung. Pemkab meminta PLN memperkuat komunikasi mengenai jadwal pemadaman agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas, dengan perhatian khusus terhadap kawasan ekonomi dan fasilitas strategis.
Bupati secara khusus meminta kontinuitas listrik di RSUD Barru menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. “Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
(Jum/Humas IKP).
About the Author
