HALSEL, // Global Investigasi News – Polemik penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, buku nikah atas nama almarhum Mochtar M. Barham dan Hj. Siti Fatimah yang diterbitkan pada 12 Oktober 2020 dengan Nomor 72/04/X/2020 tersebut telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama Labuha.
Pembatalan buku nikah itu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai proses administrasi dan prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA Mandioli Selatan pada saat itu. Bahkan, persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena diduga terdapat pelanggaran prosedur dalam penerbitan dokumen pernikahan.
Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Labuha, khususnya pada bagian duduk perkara halaman dua angka empat, disebutkan bahwa pada saat pernikahan antara Mochtar M. Barham dan Hj. Siti Fatimah dilangsungkan, pihak perempuan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya, Daeng Bani.
Hal tersebut merujuk pada Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/KUA.27-03/BA.01/10/2016. Dengan demikian, status perkawinan Hj. Siti Fatimah pada saat pernikahan berikutnya dilangsungkan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut.
Putusan Pengadilan Agama Labuha yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu menjadi dasar hukum pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui mekanisme banding maupun kasasi apabila memenuhi persyaratan hukum.
Lantas, bagaimana bisa buku nikah tersebut diterbitkan oleh KUA Mandioli Selatan apabila pada saat pernikahan dilangsungkan pihak perempuan masih tercatat memiliki ikatan perkawinan yang sah.
Saat dikonfirmasi di kediamannya di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Ahmad Conoras, yang saat itu menjabat sebagai Kepala KUA Mandioli Selatan, mengakui bahwa dirinya menikahkan almarhum Mochtar M. Barham dengan Hj. Siti Fatimah sebelum adanya akta cerai.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian publik karena penerbitan buku nikah seharusnya melalui pemeriksaan persyaratan administrasi dan status hukum calon pengantin sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih, persoalan ini telah berujung pada pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan.
Atas persoalan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan diminta agar segera melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap proses penerbitan buku nikah yang dilakukan oleh KUA Mandioli Selatan pada tahun 2020.
Pengawasan internal dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat kelalaian administratif, pelanggaran prosedur, atau persoalan lain yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.
Selain itu, aparat penegak hukum juga didesak untuk menelusuri persoalan penerbitan buku nikah tersebut secara objektif dan profesional. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mantan Kepala KUA Mandioli Selatan, Ahmad Conoras, juga berpotensi dilaporkan kepada pihak kepolisian guna meminta klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terkait proses penerbitan buku nikah tersebut.
Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti hanya pada pembatalan buku nikah melalui putusan pengadilan. Sebab, persoalan ini menyangkut kepastian hukum, administrasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan perkawinan.
Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan memperketat pengawasan terhadap seluruh KUA di wilayahnya, khususnya dalam memeriksa status perkawinan calon pengantin, baik duda maupun janda. Keberadaan akta cerai dan dokumen pendukung lainnya harus benar-benar diverifikasi sebelum proses pernikahan dilaksanakan.
Langkah tersebut penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang(*)






