PALEMBANG, GLOBAL INVESTIGASI NEWS — Upaya memperkuat tata kelola pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi perhatian dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute featuring Akbar Faizal Uncensored, yang digelar di Ballroom Aston Hotel Palembang, Rabu–Kamis (26–27/8/2026).
Forum yang diselenggarakan Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored tersebut mengangkat tema “PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara.”
Kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda Sumsel, Karo Umum dan Perlengkapan, mahasiswa, serta sejumlah undangan lainnya.
Diskusi terbuka tersebut membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara, khususnya upaya memperbaiki tata kelola sektor ekspor agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi negara maupun masyarakat daerah.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy, mengatakan kritik dan masukan terhadap Danantara merupakan bagian penting dalam proses pembenahan lembaga tersebut.
Menurutnya, kritik yang bersifat konstruktif dibutuhkan untuk membangun sistem yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
«“Semua sepakat baik dan ini penting bagi negara, Danantara harus berhasil. Kritik itu bagus kalau membangun, karena kita bisa berdiskusi, memperbaiki dan membuatnya menjadi lebih baik,” ujar Febriany.»
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang tengah diarahkan adalah pembangunan platform digital untuk mendukung pengelolaan data secara terintegrasi.
Pemanfaatan teknologi dan data yang kredibel, kata Febriany, diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan melakukan penelusuran terhadap proses pengelolaan sumber daya.
«“Fokus DSI adalah memperbaiki tata kelola. Perbaikan tata kelola itu nantinya dengan membangun digital platform, menggunakan teknologi dan data. Dengan teknologi dan data ini akan ada kredibilitas, transparansi dan tracking,” katanya.»
Febriany menegaskan, pendekatan yang dibangun Danantara tidak diarahkan untuk membicarakan individu maupun perusahaan tertentu, melainkan memperbaiki sistem dan proses secara menyeluruh.
«“Kita tidak bicara individu tertentu atau perusahaan tertentu. Kita bicara suatu sistem, proses dan tata kelola yang baik. Itu yang kita andalkan ke depan,” tuturnya.»
Peneliti Soroti Dampak Ekspor terhadap Daerah
Sementara itu, Peneliti Nagara Institute sekaligus SKSG Universitas Indonesia, Dr. R. Eddy Sewandono, SH., MS, menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan langkah yang cukup baik.
Namun, ia menilai ruang lingkup pengawasan tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan under invoicing dan transfer pricing.
Menurut Eddy, persoalan dalam aktivitas ekspor jauh lebih kompleks karena melibatkan mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari pengusaha lokal, masyarakat, transportasi, hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
«“Danantara membentuk DSI ini sudah cukup bagus. Namun, standing point-nya sebenarnya masih kurang karena lebih menelaah terkait under invoicing dan transfer pricing. Sementara di lapangan, masalah ekspor itu jauh lebih kompleks,” ungkap Eddy.»
Ia mencontohkan potensi dampak lingkungan yang dapat muncul akibat aktivitas ekonomi dan ekspor. Menurutnya, penghitungan manfaat ekspor tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penerimaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
«“Jika nanti terdampak lingkungan, misalnya banjir akibat kegiatan ekspor, apakah hanya dilihat dari sisi ekonomis bagi APBN? Sementara kerugian dari adanya ekspor tersebut tidak diberikan kepada instansi yang harus menutupi kerusakan lingkungan,” jelasnya.»
Eddy juga menyoroti keberadaan ekosistem ekonomi di daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas ekspor.
Menurutnya, apabila terjadi perubahan atau pemutusan mata rantai kegiatan ekspor, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi agar masyarakat dan pemerintah daerah tidak mengalami kerugian.
«“Bagaimana ekosistem yang ada di daerah ini bisa terbantu? Misalnya transportasi yang selama ini berhubungan dengan eksportir. Kalau diputus mata rantainya, bagaimana meng-cover dan menggantinya supaya pemerintah daerah tidak rugi?” katanya.»
Ia menambahkan, banyak pengusaha lokal dan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem kegiatan ekspor. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melihat dampak aktivitas ekspor secara menyeluruh, bukan hanya persoalan administrasi dan transaksi perdagangan.
«“Banyak sekali ekosistem di daerah, pengusaha-pengusaha lokal dan masyarakat yang ada. Jadi pemerintah harus lebih mencermati impact dari ekspor itu sendiri, bukan hanya under invoicing dan transfer pricing,” tegasnya.»
Menurut Eddy, under invoicing dan transfer pricing tetap merupakan persoalan penting yang perlu diawasi. Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan impact value atau nilai dampak dari aktivitas ekspor terhadap lingkungan, masyarakat, dunia usaha, transportasi, serta perekonomian daerah.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi agar pembenahan tata kelola kekayaan negara dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
(FY)
About the Author
