KABUPATEN BANDUNG — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan perlindungan sosial bagi kalangan pemuda diwujudkan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus organisasi kepemudaan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS (KDS), secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari 94 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta Pengurus Kecamatan (PK) KNPI se-Kabupaten Bandung.
Penyerahan kartu tersebut berlangsung dalam kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pemuda yang digelar di Kampung Bedas, Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Kamis (13/8/2026).
Langkah tersebut menjadi bentuk konkret perhatian pemerintah daerah terhadap para pemuda yang selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan organisasi dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat daerah hingga kecamatan.
“Dengan terdaftarnya para pengurus inti tersebut, seluruh risiko kerja yang berpotensi terjadi saat menjalankan tugas organisasi kini dapat diantisipasi dan ditanggung melalui program jaminan sosial,” ujar Bupati KDS dalam kegiatan tersebut.
Menurut KDS, aktivitas organisasi kepemudaan tidak terlepas dari berbagai kegiatan lapangan. Karena itu, aspek perlindungan sosial menjadi bagian penting yang harus diperhatikan agar para pengurus dapat menjalankan pengabdian kepada masyarakat dengan rasa aman.
Perlindungan tersebut mencakup manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta manfaat lain sesuai ketentuan kepesertaan.
“Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pemuda ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja hingga Jaminan Kematian, yang memberikan kepastian perlindungan bagi diri maupun keluarga pengurus,” tambah KDS.
Pemuda Bukan Sekadar Penggerak Organisasi
Kegiatan sosialisasi ini digagas Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, H. Asep Romy Romaya, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bandung KDS, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Ruli Yuliana, Ketua KNPI Kabupaten Bandung Rifki Fauzi, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.
Turut hadir Sekretaris MPI DPD KNPI Kabupaten Bandung sekaligus kandidat kuat calon pimpinan DPD KNPI Jawa Barat periode 2026–2029, Ramdhan Fauzan Adhiman (RF), serta para tokoh pemuda dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
Bagi pemerintah daerah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus OKP dan KNPI bukan semata-mata pemberian kartu, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kepemudaan yang memiliki perlindungan ketika menjalankan aktivitas sosial dan organisasi.
Para pengurus juga diharapkan mampu menjadi agen informasi di tengah masyarakat dengan mengedukasi pemuda lainnya mengenai pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan demikian, manfaat program tersebut tidak berhenti pada 94 KSB OKP dan PK KNPI yang menerima kartu, tetapi dapat diperluas kepada semakin banyak pemuda di Kabupaten Bandung.
Perkuat Konsolidasi Gerakan Pemuda
Penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga dinilai dapat memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan di Kabupaten Bandung.
Para pengurus OKP dan KNPI memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kekuatan sosial masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, mereka diharapkan semakin optimal menjalankan program kemasyarakatan, kepemudaan, pendidikan, sosial, hingga pembangunan daerah.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bandung, DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, KNPI, OKP, serta organisasi kepemudaan lainnya menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran bahwa aktivitas pengabdian kepada masyarakat juga perlu diiringi dengan perlindungan sosial.
Para penerima kartu menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka menilai perhatian pemerintah tidak hanya diw
About the Author
