BANDUNG, JAWA BARAT — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, Venny Noveny, S.S., menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Venny dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (14/9/2026), yang salah satunya membahas arah kebijakan dan penganggaran APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027.
Menurut Venny, dukungan terhadap program pemerintah harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawalan terhadap skala prioritas. Program yang dirancang pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki keterhubungan sehingga implementasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
«“Tentunya dari pemaparan, Partai Demokrat mendukung. Tetapi skala prioritas kita itu harus tersampaikan kepada masyarakat. Program skala prioritas dari pemerintah pusat juga harus terkoneksi kepada kita di daerah,” ujar Venny.»
Venny: APBD Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat
Venny menilai pembahasan APBD bukan sekadar proses administratif atau pembahasan angka-angka anggaran. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat yang harus menjadi perhatian utama.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang masuk dalam perencanaan dan penganggaran benar-benar memiliki manfaat serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
«“Yang menjadi skala prioritas harus tersampaikan kepada masyarakat. Program pemerintah pusat dan daerah harus terkoneksi, sehingga pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan rakyat,” tegasnya.»
Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Menurut Venny, kesinambungan program akan membantu pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.
Empat Agenda Penting Rapat Paripurna
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tersebut memuat sejumlah agenda strategis, antara lain persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, penyampaian Nota Pengantar Bupati mengenai APBD Tahun Anggaran 2027, pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati, serta jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi.
Bagi Venny, rangkaian pembahasan tersebut harus menjadi ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi representasi sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Ukuran keberhasilan yang paling penting adalah manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Sikap tersebut sekaligus menjadi pesan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung agar proses perencanaan, legislasi, dan penganggaran daerah terus diarahkan pada program yang memiliki skala prioritas, terukur, tepat sasaran, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan fiskal yang tertib secara administratif, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.
Redaksi — Sumber: Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, Venny Noveny, S.S.
About the Author
