PULANG PISAU-GLOBAL INVESTIGASINEWS,Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026, Selasa, 2 September 2026, bertempat di Aula Bapperida Pulang Pisau.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta bersama unsur pemerintah daerah dan para undangan terkait. Kegiatan tersebut menjadi salah satu forum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyusun langkah penanganan kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam rapat tersebut, terungkap adanya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau, dari 4,15 persen menjadi 4,79 persen. Sementara jumlah penduduk miskin disebut meningkat dari sekitar 5.910 orang menjadi 6.232 orang, atau bertambah sekitar 322 orang.
Kenaikan tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menyebut bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas sektor antara organisasi perangkat daerah dan seluruh pihak terkait agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
Namun demikian, hingga berita ini disusun, Global InvestigasiNews masih meminta penjelasan lebih rinci kepada Wakil Bupati Pulang Pisau mengenai penyebab meningkatnya angka kemiskinan tersebut.
Sejumlah pertanyaan telah disampaikan kepada Wabup Ahmad Jayadikarta, di antaranya mengenai apa penyebab utama kenaikan angka kemiskinan dari 4,15 persen menjadi 4,79 persen pada 2025.
Apakah peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau terdapat faktor ekonomi dan sosial lainnya?
Media juga meminta penjelasan mengenai persebaran kenaikan jumlah penduduk miskin. Dari tambahan sekitar 322 orang tersebut, kecamatan mana yang mengalami peningkatan paling signifikan? Apakah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki data rinci hingga tingkat kecamatan dan desa?
Pertanyaan lainnya menyangkut basis data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan masyarakat sebagai kategori miskin.
Apakah indikator tersebut menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maupun data sektoral dari masing-masing OPD?
Selain persoalan data, Wabup juga diminta menjelaskan secara konkret pembagian tanggung jawab lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
OPD mana saja yang mendapatkan tanggung jawab khusus, apa target masing-masing OPD, serta bagaimana mekanisme pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan program tersebut?
Global InvestigasiNews juga meminta transparansi mengenai total anggaran penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2026, termasuk berapa anggaran yang telah direalisasikan sampai September 2026.
Program konkret yang telah dilaksanakan juga menjadi perhatian, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian dan perikanan, pelatihan kerja, bantuan modal, hingga penciptaan lapangan pekerjaan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pengawasan bantuan sosial.
Pemkab Pulang Pisau diminta memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar diterima masyarakat miskin yang menjadi sasaran, termasuk bagaimana proses verifikasi, validasi dan pengawasan dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran, tumpang tindih penerima maupun masyarakat yang justru berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan.
Pemerintah daerah juga diminta membuka hasil evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah berjalan.
Program mana yang terbukti efektif menurunkan kemiskinan dan program mana yang dinilai belum memberikan hasil maksimal?
Target Penurunan Kemiskinan
Pertanyaan strategis berikutnya menyangkut target Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau hingga akhir 2026.
Wabup Ahmad Jayadikarta diminta menjelaskan berapa persen angka kemiskinan yang ditargetkan dapat ditekan sampai akhir tahun 2026.
Selain itu, Pemkab juga diminta menjelaskan apakah terdapat target untuk memperbaiki posisi Kabupaten Pulang Pisau dari peringkat kelima menjadi tiga besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah.
Kenaikan angka kemiskinan dari 4,15 persen menjadi 4,79 persen tentu membutuhkan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat, terutama mengenai penyebab, persebaran, penggunaan anggaran, efektivitas program, serta target pemerintah daerah ke depan.
Publik tidak hanya membutuhkan data mengenai jumlah masyarakat miskin, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan benar-benar menghasilkan perubahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Global InvestigasiNews masih menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau maupun pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.(Romi)
About the Author
