Mandailing Natal 24/07/2026
Global Investigasi news.my.id
Batahan Pelaksanaan pembangunan Jembatan Aek Batahan kembali menjadi sorotan publik.
Berbagai opini dan kritik bermunculan dari masyarakat Pantai Barat terkait proses pembangunan, mulai dari ambruknya jembatan lama hingga dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Diketahui, jembatan lama ambruk pada Kamis, 15 Januari 2026. Namun, hingga saat ini akses di lokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya pulih. Sebagai solusi sementara, jalur hanya ditimbun menggunakan batang kelapa agar kendaraan dapat melintas secara terbatas.
Yang menjadi perhatian masyarakat adalah munculnya anggapan bahwa kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sejumlah tokoh masyarakat Pantai Barat mempertanyakan pandangan tersebut.
“Ada apa sebenarnya? Sebelum pekerjaan dimulai, perusahaan tentu sudah melakukan survei lapangan, mengetahui kondisi jalan dan batas tonase kendaraan yang dapat melintas. Karena itu, tanggung jawab tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pemerintah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Pantai Barat Muhammad Irwansyah Lubis yang juga “PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP”
Selain persoalan tanggung jawab, masyarakat juga menyoroti dugaan penggunaan tanah urug yang diambil dari wilayah Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, dugaan tersebut mencuat setelah adanya pernyataan dari Kepala Desa Muara Pertemuan yang menyebut aktivitas pengambilan material diduga belum mengantongi izin sebagaimana mestinya.
Dugaan ini diharapkan dapat diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak hanya itu, proses penimbunan di kawasan Sungai Aek Batahan juga menuai kritik. Sejumlah tokoh masyarakat Natal dan Batahan menilai pekerjaan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari.
“Jangan karena ini proyek nasional lalu pelaksanaannya terkesan dilakukan semaunya. Semua pekerjaan harus tetap mengikuti aturan, menjaga lingkungan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah, kontraktor pelaksana, serta instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang berkembang.
Transparansi dan pengawasan yang ketat dinilai penting agar pembangunan infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai aturan, tidak merugikan masyarakat, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (MO).
About the Author
