DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM TNI-POLRI MENCuat, PENGAWASAN APARAT DIPERTANYAKAN!
SAROLANGUN, 18 NOVEMBER 2026 — GLOBALINVESTIGASINEWS.COM
Aktivitas pengangkutan minyak mentah yang diduga berasal dari praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan serius. Pasalnya, ratusan kendaraan jenis pick up yang menurut informasi dan penelusuran awak media diduga mengangkut minyak mentah setiap hari disebut-sebut bebas melintas di sejumlah ruas Jalan Lintas Sumatera, bahkan melewati kawasan sejumlah markas dan pos aparat keamanan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi minyak tanpa izin tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, armada pengangkut minyak diduga bergerak dari kawasan Mandiangin Timur menuju sejumlah wilayah distribusi di luar daerah. Dalam perjalanannya, kendaraan tersebut disebut melintasi Mapolsek Mandiangin, Makoramil Sarolangun, Mapolres Sarolangun, Mapolsek Singkut, Markas Batalyon Infanteri TP 896/Serumpun Pseko, hingga kawasan Pos Koramil Limun dan jalur perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan.
Jika informasi mengenai intensitas dan jumlah kendaraan tersebut benar, tentu patut menjadi perhatian serius seluruh jajaran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
DUGAAN ADA BEKING, SIAPA YANG BERMAIN DI BALIK BISNIS MINYAK ILEGAL?
Hasil penelusuran awak media di lapangan mengungkap adanya sejumlah keterangan narasumber yang menyebut dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas bisnis minyak ilegal tersebut.
Seorang narasumber menyampaikan bahwa terdapat dugaan oknum anggota dari unsur TNI maupun Polri yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan aktivitas pengangkutan dan perdagangan minyak mentah ilegal.
Dalam percakapan dengan seseorang berinisial B, yang disebut sebagai anggota unit Kodim Sarko, muncul pernyataan mengenai dugaan adanya pemberian sesuatu dari pihak-pihak yang menjalankan bisnis ilegal drilling.
Pernyataan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan maksud, bentuk pemberian, pihak pemberi, serta pihak penerimanya. Apabila benar terdapat aliran pemberian kepada oknum aparat, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum di sektor minyak dan gas bumi, melainkan juga menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan integritas institusi.
Sementara itu, dalam percakapan terpisah dengan seseorang berinisial R yang disebut berasal dari satuan TNI, yang bersangkutan menyampaikan bahwa namanya kerap dicatut oleh pihak tertentu sebagai tameng untuk menjalankan aktivitas ilegal.
“Boleh Abang cek satu per satu sumur atau sopir armada minyak. Banyak yang mengatasnamakan saya, padahal tidak ada itu,” ungkap R dalam percakapan sebelumnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk ditelusuri, terutama guna memastikan apakah pencatutan nama anggota aparat benar terjadi dan siapa pihak yang berada di baliknya.
SOPIR MENGAKU HANYA MENJALANKAN PERINTAH
Temuan lain di lapangan berasal dari keterangan seorang sopir berinisial Ijal, yang disebut berasal dari Sumatera Selatan. Ia mengaku hanya bertugas mengangkut minyak dan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik minyak yang dibawanya.
“Aku ni sebatas sopir, Bang. Kalau yang punyo minyak pastinyo aku dak tau. Tapi jelas orang anggota loreng, Bang. Dak berani dak kalau kami orang sipil nak main-main minyak terang-terangan,” ujar Ijal.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan sepihak yang masih membutuhkan verifikasi. Identitas pemilik minyak, pihak yang mengendalikan distribusi, serta dugaan keterlibatan oknum tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
SENAMI, KM 51, KM 33 HINGGA PETIDURAN BARU JADI SOROTAN
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, sejumlah kawasan yang disebut berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal antara lain wilayah Senami, KM 51, KM 33, hingga Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun.
Aktivitas tersebut perlu ditelusuri mulai dari keberadaan sumur pengeboran, pihak pengelola, pengangkutan minyak mentah, tempat penampungan, hingga jalur penjualan dan distribusinya.
Penindakan terhadap sopir atau pekerja lapangan saja tidak cukup apabila dugaan jaringan pemodal, pemilik sumur, penampung, distributor, dan pihak yang diduga memberikan perlindungan tidak ikut ditelusuri.
Aparat penegak hukum perlu mengungkap rantai bisnis tersebut secara menyeluruh berdasarkan alat bukti dan hasil penyelidikan.
KAPOLDA JAMBI, PANGDAM II/SRIWIJAYA, HINGGA PEMERINTAH PUSAT PERLU TURUN TANGAN
Persoalan ini patut mendapat perhatian Kapolda Jambi, Pangdam II/Sriwijaya, Kapolri, Panglima TNI, serta kementerian dan lembaga terkait.
Beberapa pertanyaan publik yang perlu dijawab antara lain:
- Benarkah terdapat ratusan kendaraan pengangkut minyak mentah yang melintas setiap hari di jalur tersebut?
- Apakah aparat telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga membawa minyak hasil pengeboran ilegal?
- Siapa pemilik sumur, pemodal, penampung, dan pihak yang mengendalikan distribusi minyak tersebut?
- Apakah benar terdapat oknum aparat yang menerima pemberian atau diduga terlibat dalam aktivitas bisnis minyak ilegal?
- Jika terdapat pencatutan nama anggota TNI maupun Polri, langkah hukum apa yang telah dilakukan?
- Mengapa aktivitas yang disebut berlangsung secara terbuka tersebut masih menjadi persoalan yang dipertanyakan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk tuduhan terhadap institusi TNI maupun Polri, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi dan penegakan hukum.
KEKAYAAN ALAM UNTUK NEGARA ATAU DINIKMATI JARINGAN BISNIS ILEGAL?
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Praktik pengeboran, pengangkutan, penampungan, dan perdagangan minyak tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta risiko keselamatan masyarakat.
Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat justru dimanfaatkan melalui praktik ilegal oleh jaringan bisnis yang tidak tersentuh penegakan hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan. Publik membutuhkan tindakan nyata, transparansi, dan keberanian mengusut siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
BEBAS MELINTAS, TETAPI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Apabila dugaan ini terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar kendaraan pengangkut minyak yang melintas di jalan raya. Ada pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana aktivitas pengeboran ilegal dapat terus berlangsung, bagaimana minyak tersebut didistribusikan, dan apakah ada pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari mata rantai bisnis tersebut.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Kapolda Jambi, Pangdam II/Sriwijaya, Dandim 0420/Sarko, Kapolres Sarolangun, serta seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini.
Pers tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan memuat klarifikasi dari pihak-pihak terkait secara proporsional.
BERSAMBUNG…
(Fik_Globalinewsjambi)
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
Rekomendasi SEO
Judul SEO: Ratusan Pick Up Diduga Angkut Minyak Ilegal di Sarolangun, Pengawasan Aparat Dipertanyakan
Slug: ratusan-pick-up-angkut-minyak-ilegal-sarolangun
Kata kunci: Illegal drilling Sarolangun, minyak ilegal Jambi, Mandiangin Timur, pengangkutan minyak mentah, dugaan keterlibatan oknum aparat, Polres Sarolangun.
Kategori: Investigasi / Hukum dan Kriminal / Daerah Jambi.






