Halmahera Selatan, Global Ivestigasi – Dampak kemarau panjang yang disertai ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), mulai mendapat perhatian serius dari kalangan politik dan masyarakat. Kamis, 12/11/2026.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan lingkungan dan bencana musiman semata. Kemarau panjang berpotensi memberikan tekanan langsung terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan.
Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan, Jaya Lamusu, S.P., menegaskan bahwa pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah kabupaten/kota, harus menjadikan kondisi tersebut sebagai perhatian khusus dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan masyarakat.
Menurut Jaya, sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor penting yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Halmahera Selatan. Karena itu, ketika terjadi perubahan cuaca ekstrem, kemarau panjang, maupun Karhutla, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah harus jeli melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai bantuan pertanian maupun bantuan kepada nelayan hanya berjalan secara administratif, tetapi tidak menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” tegas Jaya.
Ia mengatakan, kemarau panjang dapat memberikan dampak berantai terhadap petani. Ketersediaan air menjadi persoalan penting, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan lahan pertanian dengan sistem pengairan yang masih terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap wilayah yang mengalami kekeringan serta memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Bantuan tersebut dapat diarahkan pada penyediaan sarana pendukung pertanian, akses air, bibit, serta kebutuhan produksi lainnya yang memungkinkan petani tetap mempertahankan aktivitas ekonomi mereka.
Jaya juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus terhadap penanganan Karhutla setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat sejak awal melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta kesiapsiagaan aparatur di tingkat desa dan kecamatan.
“Jangan menunggu api membesar baru pemerintah bergerak. Pencegahan jauh lebih penting. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman dan dukungan agar potensi kebakaran bisa ditekan,” ujarnya.
Selain petani, menurut Jaya, perhatian pemerintah juga harus diarahkan kepada nelayan. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Halmahera Selatan memiliki ketergantungan yang besar terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Kondisi cuaca yang tidak menentu dapat memengaruhi aktivitas nelayan, mulai dari keselamatan saat melaut hingga meningkatnya biaya operasional. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak membuat kebijakan bantuan secara seragam tanpa melihat kondisi geografis dan karakteristik masyarakat masing-masing wilayah.
Bantuan kepada nelayan, kata Jaya, harus tepat sasaran dan benar-benar mendukung peningkatan produktivitas. Sarana penangkapan ikan, perlengkapan keselamatan, dukungan permodalan, hingga akses pemasaran hasil tangkapan perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Jaya menilai, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman Karhutla.
Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan pendataan secara berkala terhadap petani dan nelayan yang terdampak kondisi cuaca ekstrem. Data tersebut penting agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak berhenti pada kelompok tertentu saja.
“Yang paling penting adalah ketepatan sasaran. Pemerintah harus turun melihat langsung kondisi masyarakat, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Petani dan nelayan harus menjadi prioritas ketika kondisi lingkungan mulai memberikan tekanan terhadap ekonomi mereka,” katanya.
Lebih jauh, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Hal-Sel itu menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Kemarau panjang dan Karhutla bukan sekadar persoalan sesaat, tetapi dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah diminta mulai mempersiapkan langkah antisipasi yang lebih terukur, termasuk penguatan sistem peringatan dini, pengawasan kawasan rawan Karhutla, dukungan terhadap petani yang terdampak kekeringan, serta perlindungan terhadap nelayan yang menghadapi kondisi cuaca tidak menentu.
Jaya berharap perhatian tersebut tidak berhenti sebagai wacana. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten/kota harus mampu menerjemahkan kondisi lapangan menjadi program yang konkret dan berkelanjutan.
“Jangan sampai masyarakat baru diperhatikan ketika sudah mengalami kerugian besar. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi krisis,” pungkasnya.
Dengan kondisi kemarau panjang yang masih menjadi perhatian dan potensi Karhutla yang perlu diwaspadai, pemerintah dituntut untuk tidak lengah. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama petani dan nelayan sebagai kelompok yang sangat bergantung pada kondisi alam, harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
Kabiro Halsel
(Alimudin)






