HALSEL, Global Investigasi News – Proses penilaian ganti rugi lahan perkebunan milik warga Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang terdampak rencana penambahan panjang landasan pacu (runway) Bandara Oesman Sadik, mendapat perhatian serius dari sejumlah elemen masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama insan pers atau wartawan menyatakan akan mengawal secara ketat seluruh tahapan proses penilaian dan pengukuran lahan yang nantinya dilakukan oleh tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tim KJPP sendiri dijadwalkan tiba di Halmahera Selatan pada bulan ini. 11/11/2026
Pengawalan tersebut dinilai penting guna memastikan proses penilaian berjalan secara terbuka, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, persoalan ganti rugi lahan masyarakat bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut hak kepemilikan dan kepentingan ekonomi warga yang lahannya terdampak pembangunan.
LSM dan wartawan menegaskan bahwa setiap bidang tanah yang masuk dalam objek pembebasan lahan harus diperiksa secara cermat. Mulai dari kejelasan status kepemilikan, luas lahan, batas-batas tanah, kondisi tanaman perkebunan, hingga berbagai aset lain yang berada di atas lahan tersebut.
Jangan sampai dalam proses penilaian ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data administrasi yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi. Apalagi, masyarakat harus mendapatkan haknya secara adil berdasarkan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan mengawal proses ini agar berjalan terbuka dan transparan. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat kesalahan pengukuran, kesalahan pendataan, maupun kesalahan dalam menentukan nilai ganti rugi. Setiap rupiah yang dibayarkan harus sesuai dengan hak pemilik lahan,” menjadi prinsip penting dalam pengawalan tersebut.
Pengawasan ini juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap sejumlah persoalan pembebasan lahan di wilayah Halmahera Selatan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, muncul berbagai dugaan persoalan salah bayar, ketidaksesuaian data kepemilikan, hingga dugaan adanya oknum yang bermain dalam proses pengadaan tanah.
Karena itu, pengalaman dari persoalan-persoalan sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi dalam proses pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Oesman Sadik.
Bahkan, pengelolaan aset yang berkaitan dengan Bandara Oesman Sadik sebelumnya juga pernah menjadi sorotan dan memunculkan dugaan adanya persoalan administrasi aset. Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya pengawasan publik agar seluruh tahapan kegiatan dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
LSM dan wartawan juga meminta pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait proses penilaian. Pemilik lahan harus dilibatkan dan diberikan kesempatan menyaksikan langsung pengukuran tanah miliknya.
Selain itu, hasil pengukuran dan penilaian diharapkan disampaikan secara jelas kepada masing-masing pemilik lahan. Apabila ditemukan perbedaan data atau keberatan dari masyarakat, pemerintah harus menyediakan ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adil.
Pembangunan infrastruktur bandara memang penting untuk mendukung konektivitas dan kemajuan daerah. Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Kepentingan pembangunan dan perlindungan hak warga harus berjalan beriringan.
Oleh karena itu, kedatangan tim KJPP bulan ini diharapkan menjadi momentum untuk membuktikan bahwa proses penilaian ganti rugi lahan di Halmahera Selatan benar-benar dilakukan secara profesional, independen, dan transparan.
LSM dan wartawan menegaskan akan terus memantau setiap tahapan hingga proses penilaian dan pembayaran ganti rugi selesai. Tujuannya bukan untuk menghambat pembangunan Bandara Oesman Sadik, melainkan memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak semestinya.
Pembangunan harus berjalan, hak masyarakat wajib dilindungi. Transparansi adalah kunci agar proses ganti rugi lahan tidak menjadi persoalan baru di kemudian hari. (*)






