MERANGIN, GLOBAL INVESTIGASI NEWS – Rencana Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mendorong penataan dan legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat respons positif dari Koperasi Anugerah Tambang Sejahtera (ANTAMS).
Koperasi ANTAMS menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam pengembangan usaha pertambangan emas rakyat melalui mekanisme resmi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di Kabupaten Merangin maupun wilayah Provinsi Jambi.
Ketua Koperasi ANTAMS, Ahmad Taufik, mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menata sektor pertambangan rakyat agar memiliki kepastian hukum, tata kelola yang transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Ya, kami sangat mendukung rencana pemerintah Kabupaten Merangin dalam melegalkan WPR. Kami juga siap bekerja sama dalam pengelolaannya apabila seluruh ketentuan dan persyaratan perizinan telah dipenuhi,” ujar Ahmad Taufik, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, potensi sumber daya alam, khususnya emas di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi, perlu dikelola secara bijaksana agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan daerah.
Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus tetap mengedepankan aspek legalitas, keselamatan kerja, standar teknis pertambangan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Legalitas Menjadi Landasan Utama
Ahmad Taufik menegaskan, ANTAMS berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah sebelum menjalankan kegiatan operasional pertambangan.
Menurutnya, legalitas merupakan fondasi utama agar aktivitas pertambangan rakyat tidak berjalan di luar ketentuan hukum.
“Dalam menjalankan rencana pengembangan usaha pertambangan, ANTAMS berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Legalitas menjadi landasan utama agar kegiatan pertambangan tidak berjalan di luar ketentuan hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, koperasi siap menjalin kerja sama setelah proses penetapan wilayah dan perizinan pertambangan rakyat memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau izin WPR-nya sudah terbit, kami siap bekerja sama,” tegas Taufik.
Koperasi Diharapkan Membuka Peluang Ekonomi Masyarakat
Lebih lanjut, Ahmad Taufik menjelaskan bahwa pengelolaan pertambangan melalui kelembagaan koperasi diharapkan dapat menciptakan sistem usaha yang lebih terorganisasi, terarah, dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat sekitar.
Dengan sistem koperasi, kegiatan usaha diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan mengedepankan transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Dengan sistem kelembagaan koperasi, kegiatan usaha diharapkan dapat dikelola secara bersama, terarah, dan mengutamakan kepentingan anggota tanpa mengabaikan ketentuan pemerintah,” katanya.
ANTAMS juga memandang pentingnya membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi teknis terkait agar proses penataan pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai prosedur.
Perlindungan Lingkungan Tidak Boleh Diabaikan
Selain legalitas dan manfaat ekonomi, aspek perlindungan lingkungan menjadi perhatian penting dalam rencana pengembangan usaha pertambangan yang disampaikan ANTAMS.
Taufik mengatakan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap kegiatan pertambangan nantinya juga harus memperhatikan ketentuan lingkungan hidup, pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, keselamatan kerja, serta reklamasi dan pemulihan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya.
Hal tersebut dinilai penting agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.
Menunggu Kepastian Regulasi dan Perizinan
Melalui kesiapan tersebut, Koperasi Anugerah Tambang Sejahtera berharap dapat berkontribusi dalam mendorong tata kelola pertambangan emas rakyat yang tertib, legal, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
ANTAMS juga berharap adanya dukungan regulasi, pembinaan pemerintah, serta koordinasi seluruh pemangku kepentingan agar potensi pertambangan emas di Merangin dan Provinsi Jambi dapat dikembangkan melalui mekanisme yang sah.
“Legalitas bukan sekadar persyaratan, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan usaha pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Ahmad Taufik.
Dengan demikian, realisasi pengelolaan pertambangan rakyat secara legal tetap memerlukan kepastian penetapan WPR, pemenuhan persyaratan perizinan, serta pengawasan dari instansi berwenang agar tujuan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Catatan jurnalistik: WPR dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) merupakan tahapan hukum yang berbeda. Kesiapan koperasi tidak berarti kegiatan operasional sudah memperoleh izin. Karena itu, berita ini menempatkan ANTAMS sebagai pihak yang menyatakan kesiapan, bukan sebagai koperasi yang sudah memiliki hak untuk melakukan penambangan.






