SAROLANGUN, JAMBI – GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Dugaan pengalihan atau penjualan tanah kas desa (TKD) seluas kurang lebih 6 hektare di Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Persoalan tersebut menyangkut pengelolaan aset desa yang semestinya tercatat, terlindungi, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi mengenai dugaan transaksi tanah kas desa tersebut perlu ditelusuri secara serius. Publik kini mempertanyakan apakah benar telah terjadi transaksi jual beli, siapa pihak yang menerima pengalihan, berapa nilai transaksi, serta bagaimana mekanisme dan dasar hukum yang digunakan.
Hal yang tidak kalah penting adalah ke mana aliran uang hasil transaksi tersebut, apabila memang benar terjadi pembayaran.
TANAH KAS DESA BUKAN MILIK PRIBADI
Tanah kas desa merupakan bagian dari aset desa yang pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Mengacu pada Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, aset desa merupakan kekayaan milik desa yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepastian nilai.
Ketentuan teknis pengelolaan aset desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta perubahannya.
Karena itu, dugaan pengalihan tanah kas desa seluas kurang lebih 6 hektare tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen kepemilikan, status aset, prosedur pengalihan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
INSPEKTORAT SAROLANGUN DIMINTA LAKUKAN AUDIT DAN PENELUSURAN
Inspektorat Kabupaten Sarolangun diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap informasi dugaan penjualan tanah kas desa tersebut.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, antara lain:
- Memeriksa dokumen kepemilikan dan pencatatan tanah kas desa.
- Menelusuri riwayat penguasaan tanah seluas kurang lebih 6 hektare.
- Memeriksa berita acara musyawarah desa dan dokumen persetujuan apabila terdapat pengalihan aset.
- Memastikan identitas pihak yang diduga membeli atau menerima pengalihan tanah.
- Menelusuri nilai transaksi dan bukti pembayaran.
- Memeriksa rekening, pembukuan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang hasil transaksi apabila pembayaran benar terjadi.
- Menghitung ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan desa.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana, hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
KEPALA DESA DIMINTA BUKA SUARA
Kepala Desa Kasang Melintang diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, antara lain:
- Apakah benar tanah kas desa seluas kurang lebih 6 hektare tersebut telah diperjualbelikan atau dialihkan?
- Siapa pihak yang melakukan transaksi?
- Berapa nilai transaksi yang disepakati?
- Apakah terdapat musyawarah desa dan dokumen persetujuan yang sah?
- Jika terdapat pembayaran, ke mana uang tersebut disimpan dan digunakan?
- Bagaimana pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya?
Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan yang berkembang tanpa kejelasan.
JANGAN SAMPAI ASET DESA KEHILANGAN STATUS TANPA PERTANGGUNGJAWABAN
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut sebidang tanah, melainkan menyangkut aset desa yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari kekayaan masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset desa dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah setiap kebijakan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum.
Jika memang tidak terjadi pelanggaran, dokumen dan klarifikasi resmi dapat menjawab keraguan publik. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pengelolaan aset publik.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan penjualan tanah kas desa seluas kurang lebih 6 hektare tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Kasang Melintang maupun Inspektorat Kabupaten Sarolangun.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Kasang Melintang, pihak yang disebut terkait transaksi, Inspektorat Kabupaten Sarolangun, serta instansi berwenang lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
Rekomendasi SEO
Judul SEO: Dugaan Penjualan 6 Hektare Tanah Kas Desa Kasang Melintang Disorot
Slug: dugaan-penjualan-tanah-kas-desa-kasang-melintang
Kata kunci: Tanah Kas Desa Kasang Melintang, TKD Sarolangun, Inspektorat Sarolangun, dugaan penjualan aset desa, Kecamatan Pauh.
Kategori: Investigasi / Pemerintahan / Hukum.






